QRIS dan Tekanan Amerika : Kedaulatan Pembayaran Digital di Tengah Kepentingan Global

Penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan GPN telah menjadi langkah besar dalam memperkuat infrastruktur keuangan nasional. Lalu, sebenarnya apa itu QRIS dan GPN yang dikritik AS yang berperan strategis dalam ekonomi digital?

Baca Juga : Pengaruh Dampak Hustle Pride Complex untuk Kehidupan Pekerja

Apa Itu QRIS dan Peran Strategisnya dalam Ekonomi Digital?

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah sistem pembayaran berbasis kode QR yang memudahkan transaksi lintas platform dan sebagai bentuk ketahanan serta kedaulatan di bidang ekonomi. QRIS juga memiliki potensi meluas di berbagai negara, sehingga nantinya bisa mengakibatkan ketergantungan terhadap USD akan menurun. Apalagi dengan biaya transaksi yang lebih murah, membuat QRIS jadi pilihan UMKM untuk membantu mempercepat transformasi digital.

Sementara itu, GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) berperan sebagai jaringan penghubung antar bank di Indonesia, yang memungkinkan proses transaksi seperti kartu debit dan transfer dilakukan di dalam negeri tanpa harus melalui jaringan internasional.

Kedua sistem ini memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian sistem keuangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur asing, serta memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

QRIS dan GPN sebagai Infrastruktur Pembayaran Mandiri

Dalam upaya memperkuat sistem keuangan, Indonesia terus mengembangkan infrastruktur pembayaran digital yang mandiri melalui penerapan QRIS dan GPN.  Selain itu, QRIS dan GPN juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dengan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, memudahkan digitalisasi UMKM, dan menekan biaya transaksi.

Menurut data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), penggunaan QRIS mengalami lonjakan signifikan, dari 124 juta transaksi pada tahun 2020 menjadi 6,24 miliar transaksi pada tahun 2024. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pengembangan sistem pembayaran digital nasional merupakan langkah strategis dalam infrastruktur pembayaran mandiri.

Tekanan Amerika Serikat terhadap Sistem Pembayaran Nasional

Kehadiran sistem pembayaran nasional berupa QRIS dan GPN membuat Amerika Serikat merasa terancam dengan mengirimkan sejumlah kritik bahwa kebijakan sistem tersebut bisa menghalangi perdagangan internasional. Padahal sebenarnya Bank Indonesia masih membuka peluang kerja sama dengan semua negara termasuk Amerika Serikat.

1. Latar Belakang Kekhawatiran AS terhadap QRIS dan GPN

Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan GPN di Indonesia bermula pada potensi beralihnya dominasi sistem pembayaran global yang selama ini banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan teknologi dan jaringan keuangan asal Amerika Serikat, contohnya Visa dan Mastercard di Indonesia, serta Paypal.

Dengan diterapkannya sistem pembayaran nasional yang dikelola sepenuhnya di dalam negeri, Indonesia secara efektif mengurangi ketergantungan pada infrastruktur asing dan mulai membangun kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, Amerika Serikat merasa kondisi tersebut  menghambat perusahaan untuk masuk dan bersaing di pasar Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk perlindungan digital yang dinilai dapat mempengaruhi arus investasi dan perdagangan bebas. Kekhawatiran AS ini semakin kuat seiring keberhasilan QRIS dan GPN dalam memperluas jaringan pemakaian di seluruh Indonesia, yang menunjukkan arah kebijakan ekonomi digital Indonesia yang lebih mandiri.

2. Ancaman Tarif dan Kritik terhadap Kebijakan Indonesia

Sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan Indonesia terhadap sistem pembayaran nasional QRIS dan GPN, Amerika mengancamkan memberlakukan tarif dagang. Pemerintah Amerika Serikat menilai kebijakan ini bersifat diskriminatif terhadap pelaku usaha asing dan tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas yang dianut oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan ekonomi, efisiensi biaya transaksi, serta memperluas inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil.  Indonesia tetap berpegang pada haknya untuk merencanakan kebijakan ekonomi digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

3. Perspektif Indonesia: Perlindungan atas Kedaulatan Ekonomi Digital

Dari sudut pandang Indonesia, kebijakan sistem pembayaran nasional melalui QRIS dan GPN bukanlah bentuk perlindungan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi digital. Pemerintah memandang pentingnya memiliki kontrol atas data transaksi, infrastruktur keuangan, dan arah perkembangan ekonomi digital agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pihak asing.

Dengan membangun sistem pembayaran yang mandiri, Indonesia dapat menekan biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan hingga ke daerah tertinggal, serta memastikan keamanan dan privasi data finansial masyarakat. Selain itu, pendekatan ini memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha dalam negeri dan UMKM untuk tumbuh tanpa harus bersaing secara tidak seimbang dengan pasar global.

Urgensi Kedaulatan Pembayaran Digital di Era Globalisasi Ekonomi

Di tengah arus globalisasi ekonomi yang semakin kuat, kedaulatan dalam sistem pembayaran digital menjadi semakin dibutuhkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketergantungan pada jaringan pembayaran asing berisiko menempatkan infrastruktur keuangan nasional di tangan pihak asing, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, membangun sistem pembayaran digital mandiri seperti QRIS dan GPN bukan sekadar pilihan teknis, tetapi langkah strategis untuk menjaga kemandirian ekonomi, perlindungan data, dan kepentingan nasional jangka panjang.

Dengan hal itu, Indonesia dapat menciptakan ekosistem keuangan yang efisien, dan berdaya saing, serta lebih siap menghadapi dinamika geopolitik. Kemandirian ini juga penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM, memperkuat literasi keuangan, dan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang tidak rentan terhadap tekanan asing.

Baca Juga : Pentingnya Employee Engagement dalam Mendorong Produktivitas

Dukungan SPE Solution terhadap Kemandirian Pembayaran Digital Nasional

Sebagai wujud dukungan terhadap kedaulatan sistem pembayaran digital nasional berupa QRIS dan GPN, SPE Solution sebagai fintech enabler hadir dan berperan dalam menggerakkan transformasi digital sektor keuangan, salah satunya  melalui produk unggulan QRISAN.

QRISAN merupakan core system QRIS yang dikembangkan oleh SPE Solution, dan dirancang untuk membantu bank dan lembaga keuangan lokal dalam mewujudkan sistem QRIS secara efisien, dan mandiri sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

QRISAN dari SPE Solution berkomitmen untuk membuat ekosistem pembayaran digital yang aman, dan nyaman. Inovasi ini membuktikan bahwa solusi teknologi lokal dapat berperan besar dalam mendukung transformasi digital tanpa harus mengorbankan kendali atas sistem dan data keuangan negara. Pelajari lebih lanjut tentang QRISAN di SPE Solution.